Nasional

9 Komentar Pejabat Negara yang Menggemaskan Soal Kenaikan Gaji PNS 2019

Pemerintah rencananya akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2019 sebesar 5 persen dari gaji mereka sebelumnya. Hal ini sontak membuat seluruh warganet bertanya-tanya tentang kebenaran rencana pemerintah tersebut. Sebab, tak sedikit warga negara Indonesia yang kontra terhadap kebijakan tersebut. Alasannya karena Indonesia mengalami tahun politik pada tahun 2018 dan disinyalir hingga tahun 2019. Alasan itulah yang mengaitkan kenaikan gaji PNS ada campur tangan dengan politik jelas Pilpres 2019.

Selain berencana untuk menaikkan gaji pokok PNS, pemerintah juga akan menaikkan gaji pensiun pokok PNS, yang sama-sama meningkat rata-rata sebesar 5 persen. Kedua rencana itu akan dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna RAPBN 2019 di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (16/8/2018) lalu.

Lantas bagaimana tanggapan dari para pejabat negara hingga tokoh politik tentang kenaikan gaji PNS tersebut? Simak ulasan singkat yang berhasil Kibar Kabar rangkum, sebagai berikut:

  1. Ketua DPR, Bambang Soesatyo

Bamsoet (panggilan akrabnya) menegaskan agar semua pihak tidak menghubung-hubungkan misi pemerintah ke depan untuk menambah gaji PNS hingga 5 persen dari gaji sebelumnya dengan hal-hal yang berbau politik, terlebih dengan Pilpres yang akan diselenggarakan April 2019 mendatang.

Ia malah meminta agar warga bersyukur dengan peraturan baru tersebut. Pasalnya, dengan kenaikan gaji itulah maka negara mampu meningkatkan kesejahteraan aparatur sipilnya dan meningkatkan kesejahteraan birokrasinya.

Politikus Partai Golkar itu menilai rencana tersebut merupakan bagian dari kepentingan rakyat.

  1. Presiden RI sekarang, Joko Widodo (Jokowi)

Jokowi menjelaskan rencana tersebut ditetapkan untuk melanjutkan tren positif yang terjadi pada birokrasi selama tahun 2018. Di mana pada tahun ini, pemerintah sudah melakukan percepatan pelaksanaan reformasi di 86 kementerian/lembaga guna memberikan pelayanan publik yang lebih mudah, baik, dan cepat, serta transparan.

Jokowi mengungkapkan hal yang senada dengan Bamsoet, bahwa rencana kenaikan gaji PNS untuk peningkatan kualitas dan motivasi birokrasi supaya terus dilakukan agar aparatur negara makin profesional, bersih, dan terjaga kesejahteraannya.

  1. Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto

Sama halnya dengan Bamsoet dan Jokowi, Hasto mengungkapkan analisanya terkait peningkatan gaji PNS semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Di samping itu, menurut Hasto, bagi PNS itu merupakan hal yang positif yang tidak perlu kita kaitkan dengan upaya-upaya elektoral (hal yang berhubungan dengan politik).

  1. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini

Risma menanggapi dengan baik adanya rencana kenaikan gaji PNS 2019. Meski masih dalam tahap perencanaan, ruapanya Risma sudah menyuruh tim anggaran untuk menghitung tambahan anggaran yang akan digunakan sebagai gaji PNS. Dengan adanya kenaikan gaji tersebut, dirinya berharap PNS Pemkot Surabaya lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dalam melayani masyarakat.

  1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan

Zulkifli langsung mengapresiasi pemerintah ketika mendengar kabar akan menaikkan gaji PNS. Namun ternyata, Zulkifli belum merasa puas karena ia menilai kenaikan yang hanya 5 persen itu terlampau masih terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok di Tanah Air saat sekarang ini. Terlepas dari rasa kecewanya, Zul tetap bersyukur dengan rencana pemerintah untuk menambah gaji aparatur sipil negara di tahun 2019.

  1. Deputi Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan

Misbah justru kurang setuju dengan rencana pemerintah tersebut. Sebab menurutnya, PNS di Indonesia selama ini sudah sangat dimanjakan dengan belanja pegawai yang langsung dari APBN. Apalagi pada tahun 2018, para PNS sudah banyak sekali mendapatkan tunjangan yang melebihi dari gaji pokok. Hal inilah yang menurutnya pasti menimbulkan ketimpangan baru, terutama bagi masyarakat miskin.

Namun banyaknya tunjangan tersebut tidak seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan oleh para abdi negara yang dinilai belum optimal, terutama dalam hal reformasi birokrasi.‎

Misbah menambahkan, dampak lainnya adalah kenaikan gaji PNS dan tunjangan itu akan semakin memberatkan APBN 2019, yang mengalami kenaikan sebesar Rp 368,6 triliun atau sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan 2018. Dengan demikian, jika rencana tersebut benar-benar terealisasi, harus diimbangi dengan tanggung jawab para PNS yang lebih besar lagi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

  1. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani

Askolani menyebut rencana kenaikan gaji PNS akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Ia memastikan kenaikan gaji akan berlaku mulai awal tahun 2019, meski penerbitan payung hukumnya diperkirakan terlambat.

Askolani pun mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan gaji PNS karena selama beberapa tahun terakhir PNS tidak mendapatkan kenaikan gaji dan diganti dengan kenaikan tunjangan kinerja (tukin).

Waduuuh… ada ya kebijakan pemerintah yang seperti itu? Sungguh tidak adil bukan? Dan lagi-lagi, tukin tersebut melebihi dari gaji pokok PNS, seperti yang dijelaskan pada ulasan sebelumnya.

  1. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati

Sri Mulyani menganggap merupakan hal yang wajar jika terdapat pihak yang mengkaitkan kenaikan gaji PNS dengan politik. Sebab, saat ini Indonesia memang tengah berada pada tahun politik. Kemudian, Sri Mulyani pun menganggap wajar jika pemerintah akan menaikkan gaji PNS sebab sudah empat tahun tidak ada kenaikan gaji pokok PNS.

Menteri Sri menuturkan, besarnya kenaikan tunjangan akan diatur sesuai dengan kinerja anggota PNS. Namun, tampaknya Menteri Sri tidak kawatir dengan meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat aturan baru tersebut. Pasalnya, menurutnya APBN memang semestinya digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan negara, termasuk gaji PNS.

  1. Bakal Calon Presiden 2019, Prabowo Subianto

Sebelum menjalani tes kesehatan di RSPAD, Jakarta, Senin (13/8/2018), Prabowo berkomentar sedikit tentang rencana kenaikan gaji PNS. Menurutnya, tidak hanya PNS saja yang perlu disejahterakan, tapi pemerintah juga harus memikirkan rakyat miskin. Prabowo pun mengingatkan kepada Jokowi untuk lebih memikirkan rakyat miskin di Indonesia dan lebih memperhatikan kemampuan ekonomi Indonesia saat ini.

Terlepas dari hal itu, Prabowo tetap menghargai usaha pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan guru, ABRI, dan PNS lainnya.

Anda sebagai warganet pastinya punya pendapat sendiri mengenai kenaikan gaji PNS tersebut. Bagaimana komentar Anda? Apakah Anda setuju dengan rencana pemerintah di awal tahun 2019 tersebut?

Lalu bagaimana nasib rakyat miskin? Apakah pemerintah juga punya rencana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin di Indonesia?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *