Nasional

Asas Partai Politik di Indonesia

Pengertian Partai Politik

Partai politik (parpol) merupakan suatu organisai yang bersifat nasional. organisasi ini dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI. Tujuan parpol tersebut didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Dari pengertian partai politik tersebut, berhubungan dengan asas partai politik di Indonesia.

Asas Partai Politik

Sebagaimana kita ketahui bahwa partai politik memiliki anggota paling sedikit 50 orang warga negara Indonesia, dengan usia minimal 21 tahun. Mereka secara bersama-sama mendirikan partai politik dengan dengan asas partai berlandaskan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, yang berbunyi: asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan UUD 1945 tersebut merupakan sumber hukum dasar Indonesia.

1. Berdasarkan Pancasila

Implementasi ideologi Pancasila (terdiri dari idologi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial) yang mengatur asas parpol menjadikan parpol di Indonesia sebagai pilar demokrasi yang memiliki peran sebagai sarana artikulasi, komunikasi dan sosialisasi aspirasi dalam masyarakat. Selain itu, partai politik berfungsi sebagai wadah pendidikan politik rakyat, pembentuk kader bangsa, dan sarana penyelesaian konflik.

Dengan demikian partai politik di Indonesia harus bertujuan sesuai dengan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan melalui Pembukaan UUD 1945. Pedoman Pancasila yang perlu dijadikan pegangan asas partai politik adalah:

  1. Mengaktualisasi kebersamaan dalam kemajemukan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dan negara.
  2. Penyampaian aspirasi rakyat maupun perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan, kerukunan, dan budi pekerti yang luhur.
  3. Penyampaian aspirasi rakyat melalui partai politik harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
  4. Semua perilaku partai politik harus senantiasa bersendi pada keputusan bersama yang mengikat, serta mengandung sanksi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.
  5. Program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, bersifat utuh dan kuat terhadap NKRI, yang berpemerintahan presidensial, serta bersemboyan Bhineka Tunggal Ika.

Namun, penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal untuk partai politik menimbulkan pro-kontra di kalangan umat Islam. Menurut Deliar Noer (1983), Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal) dapat mengakibatkan lima hal, di antaranya:

  1. Dapat menafikan kebhinekaan masyarakat yang berkembang menurut keyakinan masing-masing. Keyakinan tersebut dapat bersumber pada ajaran agama maupun keyakinan lain.
  2. Bisa menghalangi orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama, misalnya mengenai agama yang dianutnya. Padahal masyarakat harus bisa menjalin kerja sama dalam suatu kelompok dan bertukar pikiran dengan sesamanya.
  3. Dapat menafikan hubungan antara politik suatu negara dengan agama yang dianut masyarakat.
  4. Dapat mengandung kecenderungan ke arah sistem partai politik tunggal.
  5. Bisa menghalangi kemungkinan paham-paham yang bersumber dari agama.

2. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tak hanya Pancasila saja yang digunakan sebagai asa parpol, melainkan ada pula UUD 1945 yang mengatur partai politik. Sebenarnya apabila kita cek pasal-pasal dalam konstitusi, partai politik tidak dibahas secara  khusus di dalamnya, namun ada beberapa pasal yang menyiratkan aturan mengenai partai politik, diantaranya:

  • Pasal 6A ayat (2): Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
  • Pasal 8 ayat (3): Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.
  • Pasal 22E ayat (3): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah parpol.
  • Pasal 24C (1): Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Dari kemmpat pasal tersebut, tampak sebuah konstitusi tidak secara khusus mengatur adanya parpol. Dasar hukum partai politik sendiri memang lebih merujuk pada perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya harus seseuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Kesimpulan

Berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 2008, asas partai politik di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Namun di dalam kedua aturan hukum ini tidak menjelaskan lebih khusus tentang partai politik. Hanya saja dalam pelaksanaannya, partai politik harus berasaskan Pancasila dan UUD 1945. Dengan adanya asas parpol, mengingatkan kepada kita untuk mencegah beberapa contoh kasus pelanggaran pemilu. Khususnya pemilu yang akan berlangsung pada bulan April mendatang.

Dari sumber hukum dasar tersebut, muncullah tujuan partai politik yang termuat dalam pasal 10 ayat 1 (tujuan utama parpol) dan pasal 2 (tujuan khusus parpol) UU RI Nomor 2 Tahun 2008.

Tujuan umum partai politik tersebut meliputi:

  • mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945,
  • menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
  • mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
  • mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara, tujuan khusus partai politik meliputi:

  • meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
  • memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
  • membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *